STUDI PERSPEKTIF WASANA PRAJA ANGKATAN XIX PRODI S1 MSDM KE DPR RI

DPR 19

Jakarta : Tiga puluh dua (32) orang Wasana Praja Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka studi perspektif lanjutan setelah kunjungan ke Kemenpan (4/6). Kunjungan ke DPR RI ini merupakan rangkaian kegiatan studi perspektif dalam rangka mengkaji dan menggali informasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang pada saat ini masih dibahas oleh Kemenpan bersama DPR RI yang rencananya akan disahkan pada bulan September pada tahun 2012, DPR RI, Kamis (7/6) pagi.

Studi perspektif ini dianggap penting bagi Wasana Praja prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Program S1, mengingat tantangan dan kompetensi PNS ke depan semakin meningkat dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan. Acara diawali dengan sambutan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Humas dan Protokol DPR RI yang diwakili oleh Bapak Ade Efendi. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke ruang museum DPR RI untuk melihat benda-benda dan peninggalan historis yang berkaitan erat dengan perjalanan sejarah DRP RI dari masa ke masa. Setelah kunjungan ini selesai, acara dilanjutkan dengan kunjungan praja ke ruang siding utama gedung DPR RI dan mendengarkan penyampaian materi singkat terkait dengan sejarah dan nilai-nilai filosofis dari gedung DPR RI dan ruang sidang utama tersebut. Setelah penyampaian materi ini selesai dilanjutkan dengan acara utama yaitu penyampaian materi khusus yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara di operation room Nusantara 1 oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Ganjar Pranowo.

Materi menarik yang disampaikan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 1999 pada dasarnya dianggap sudah tidak relevan menjawab tantangan dan kebutuhan global terkait dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh PNS di masa sekarang. Oleh sebab itu perlu kiranya dirancang peraturan baru yang dianggap mampu menjawab permasalahan seputar aparatur pemerintah yang bersifat kekinian dan telah mengedepankan semangat reformasi birokrasi dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini akan mengatur dan mendesign ulang tentang pola pengrekrutan, penggajihan, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, pola pensiun hingga hal-hal lain yang mengatur pola karir ASN sesuai dengan tantangan global dan kebutuhan masa sekarang.

Tujuan utama dirancangnya undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah aparatur sipil negara pada dasarnya adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas utama pemerintah yaitu pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan penting dari rancangan undang-undang ini adalah terselenggaranya pelayanan publik yang berorientasi kepada professionalisme aparatur yang sesuai dengan standar pelayanan dan standar kompetensi agar terwujud kepuasan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya nanti juga akan diatur hal yang berkaitan dengan etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai dasar dan budi luhur yang harus dipegang oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dianggap penting, mengingat banyaknya profesi lain seperti dokter, pengacara, perawat, dll telah memiliki aturan khusus yang mengatur tata kerja dan nilai-nilai etika profesi yang harus dijalankan dalam rangka meningkatkan dan mengatur profesionalitas dan kompetensi profesi. Etika profesi ini akan didiatur dalam rancangan undang-undang yang difokuskan kepada bab tertentu yang mengaturnya.

Semua profesi memerlukan diklat khusus bahkan dibutuhkan sekolah formal khusus yang dididrikan untuk melatih dan membentuk seseorang menjadi ahli di bidangnya. Sekolah dan diklat khusus untuk profesi ASN adalah STIA LAN dan IPDN. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, menurut Bapak Ganjar Pranowo masih dianggap belum optimal dalam pembentukan watak, karakter, keahlian dan kompetensi.
Pembahasan seputar organisasi profesi yang dianggap mampu mengendalikan etika profesi ASN, berorientasi kepada pembinaan profesi, menjadi wadah peningkatan kompetensi, bersifat non politis atau bersifat netral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WordPress theme: Kippis 1.11