STUDI PERSPEKTIF WASANA PRAJA ANGKATAN XXII DAN NINDYA PRAJA XXIII PRODI S1 M.SDM KE BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

photo 3


photo 4


Jakarta : Sebanyak 36 orang Wasana Praja dan 33 orang Nindya Praja Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara dalam rangka studi perspektif terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Studi perspektif ini diharapkan mampu menambah wawasan serta meningkatan kualitas keilmuan untuk menjawab tantangan pekerjaan yang semakin meningkat bagi wasana dan nindya praja yang berkaitan tentang bagaimana proses kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun setelah terbitnya Undang-Undang ASN, BKN, Kamis (20/11/2014) pagi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan dalam rangka mengkaji lebih lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dianggap memiliki keterkaitan dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Program S1 di kampus Cilandak. Hal ini merupakan sarana langsung bagi seluruh praja prodi S1 M.SDM untuk memahami lebih lanjut dan menggali informasi lebih tentang bagaimana proses rekrutmen pegawai sampai dengan proses pensiun atau pemberhentian pegawai. Dengan terbitnya undang-undang ASN diharapkan oleh banyak pihak akan mampu meningkatan kualitas SDM menuju reformasi birokrasi di pemerintahan.

Menurut keterangan Ketua Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Dr. Hj. Faria Ruhana, SP, MP, kamis (20/11/2014) kegiatan positif ini diharapkan akan terus berlanjut dalam rangka meningkatan kualitas keilmuan sekaligus membuka cakrawala berfikir Praja M.SDM dalam menghadapi tantangan kualitas sumber daya manusia dan mampu menjadi sumber informasi kekinian terkait kepegawaian ketika sudah bertugas di lapangan.

Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar, diawali dengan sambutan dari pihak Badan Kepegawaian Negara yang dalam kesempatan ini berkenan Deputi I Bidang Mutasi sekaligus PLT Sekretaris BKN Bapak Kuspriyomurdono, M.Si membuka secara langsung kegiatan studi perspektif yang diselenggarakan di aula Gedung Utama Lantai 5 Badan Kepegawaian Negara. Sebuah kesempatan berharga sekaligus kehormatan yang luar biasa bagi IPDN karena seluruh Praja M.SDM dapat bertatap muka dan berdialog langsung untuk membahas pekembangan kepegawaian setelah terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

KUNJUNGAN WASANA PRAJA ANGKATAN XXII PRODI S1 M.SDM KE KEMENTERIAN PAN-RB

7AF085DEEEDD0BC9

Jakarta : Sebanyak 36 orang Wasana Praja jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Program S1 melakukan kunjungan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka studi perspektif terkait terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Studi perspektif ini diharapkan mampu menambah wawasan serta meningkatan kualitas keilmuan untuk menjawab tantangan pekerjaan yang semakin meningkat bagi wasana praja, Kemenpan, Rabu (22/10/2014) pagi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan dalam rangka mengkaji lebih lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dianggap memiliki keterkaitan dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Program S1 di kampus Cilandak. Hal ini merupakan sarana langsung bagi wasana praja prodi MSDM untuk memahami lebih lanjut dan menggali informasi lebih tentang undang-undang ASN yang diharapkan oleh banyak pihak akan mampu meningkatan kualitas SDM dalam hal ini Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil menuju reformasi birokrasi di pemerintahan.

Menurut keterangan Ketua Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Dr. Hj. Faria Ruhana, SP, MP, rabu (22/10/2014) kegiatan positif ini diharapkan akan terus berlanjut dalam rangka meningkatan kualitas keilmuan sekaligus membuka cakrawala berfikir Wasana Praja menanggapi dan menghadapi tantangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ketika sudah bertugas di lapangan.

Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar, diawali dengan sambutan dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi yang dalam kesempatan ini berkenan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bapak Azwar Abu Bakar didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Bapak Drs.Herman Suryatman, M.Si serta Kepala Bagian Pengaduan dan Pelayanan Informasi Ibu Dra.Nurhasni, MA membuka secara langsung kegiatan studi perspektif yang diselenggarakan di ruang rapat Samudra Pasai Lantai 5 Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara Dan Reformasi Birokrasi.

Sebuah kesempatan berharga sekaligus kehormatan yang luar biasa bagi IPDN karena 36 orang Wasana Praja dapat bertatap muka dan berdialog langsung dengan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Acara sambutan tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi singkat sekaligus pemberian arahan oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi kepada Wasana Praja Prodi S1 M.SDM. Setelah penyampaian materi ini selesai acara selanjutnya adalah acara tanya jawab yang dilakukan antara praja dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan dilanjutan dengan penyampaian materi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Bapak Drs.Herman Suryatman, M.Si. Dalam kesempatan tanya jawab dan tatap muka ini, Wasana Praja sangat antusias untuk menggali informasi seputar implementasi, hambatan dan tantangan ASN serta Reformasi Birokrasi di Indonesia. Acara di tutup dengan penyerahan cinderamata dari pihak IPDN kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan foto bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bapak Azwar Abu Bakar didampingi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Bapak Drs.Herman Suryatman, M.Si serta Kepala Bagian Pengaduan dan Pelayanan Informasi Ibu Dra.Nurhasni, MA. Setelah acara ini selesai kemudian praja IPDN melanjutkan kegiatan kembali ke kampus.

Materi yang disampaikan dalam kesempatan ini sangat menarik dan bersifat kekinian. Hal ini berupa Konsep manajemen strategi SDM merupakan pendekatan UU ASN yang dilakukan untuk pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan mampu menjawab tantangan dan persoalan pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat problematika terkait aparatur pemerintahan.

Beberapa hal dasar yang menarik dalam pembahasan ini adalah seputar pokok-pokok materi atau isu pokok dari UU Aparatur Sipil Negara adalah tentang jenis pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Aparatur Sipil negara, pengadaan dan seleksi calon pegawai ASN, penerimaan CPNS melalui system CAT, pengangkatan dalam jabatan, netralisasi pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat yang berwenang, fungsi ASN sebagai perekat NKRI, pembentukan dan kewenangan komisi ASN, penyelesaian sengketa, sanksi pidana, batasan usia pensiun dan beberapa tenatang aturan peralihan lainnya seputar aparatur.

STUDI PERSPEKTIF WASANA PRAJA ANGKATAN XIX PRODI S1 MSDM KE DPR RI

DPR 19

Jakarta : Tiga puluh dua (32) orang Wasana Praja Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka studi perspektif lanjutan setelah kunjungan ke Kemenpan (4/6). Kunjungan ke DPR RI ini merupakan rangkaian kegiatan studi perspektif dalam rangka mengkaji dan menggali informasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang pada saat ini masih dibahas oleh Kemenpan bersama DPR RI yang rencananya akan disahkan pada bulan September pada tahun 2012, DPR RI, Kamis (7/6) pagi.

Studi perspektif ini dianggap penting bagi Wasana Praja prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Program S1, mengingat tantangan dan kompetensi PNS ke depan semakin meningkat dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan. Acara diawali dengan sambutan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Humas dan Protokol DPR RI yang diwakili oleh Bapak Ade Efendi. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke ruang museum DPR RI untuk melihat benda-benda dan peninggalan historis yang berkaitan erat dengan perjalanan sejarah DRP RI dari masa ke masa. Setelah kunjungan ini selesai, acara dilanjutkan dengan kunjungan praja ke ruang siding utama gedung DPR RI dan mendengarkan penyampaian materi singkat terkait dengan sejarah dan nilai-nilai filosofis dari gedung DPR RI dan ruang sidang utama tersebut. Setelah penyampaian materi ini selesai dilanjutkan dengan acara utama yaitu penyampaian materi khusus yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara di operation room Nusantara 1 oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Ganjar Pranowo.

Materi menarik yang disampaikan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 1999 pada dasarnya dianggap sudah tidak relevan menjawab tantangan dan kebutuhan global terkait dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh PNS di masa sekarang. Oleh sebab itu perlu kiranya dirancang peraturan baru yang dianggap mampu menjawab permasalahan seputar aparatur pemerintah yang bersifat kekinian dan telah mengedepankan semangat reformasi birokrasi dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini akan mengatur dan mendesign ulang tentang pola pengrekrutan, penggajihan, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, pola pensiun hingga hal-hal lain yang mengatur pola karir ASN sesuai dengan tantangan global dan kebutuhan masa sekarang.

Tujuan utama dirancangnya undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemerintahan dalam hal ini adalah aparatur sipil negara pada dasarnya adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas utama pemerintah yaitu pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan penting dari rancangan undang-undang ini adalah terselenggaranya pelayanan publik yang berorientasi kepada professionalisme aparatur yang sesuai dengan standar pelayanan dan standar kompetensi agar terwujud kepuasan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya nanti juga akan diatur hal yang berkaitan dengan etika profesi yang berlandaskan nilai-nilai dasar dan budi luhur yang harus dipegang oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dianggap penting, mengingat banyaknya profesi lain seperti dokter, pengacara, perawat, dll telah memiliki aturan khusus yang mengatur tata kerja dan nilai-nilai etika profesi yang harus dijalankan dalam rangka meningkatkan dan mengatur profesionalitas dan kompetensi profesi. Etika profesi ini akan didiatur dalam rancangan undang-undang yang difokuskan kepada bab tertentu yang mengaturnya.

Semua profesi memerlukan diklat khusus bahkan dibutuhkan sekolah formal khusus yang dididrikan untuk melatih dan membentuk seseorang menjadi ahli di bidangnya. Sekolah dan diklat khusus untuk profesi ASN adalah STIA LAN dan IPDN. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, menurut Bapak Ganjar Pranowo masih dianggap belum optimal dalam pembentukan watak, karakter, keahlian dan kompetensi.
Pembahasan seputar organisasi profesi yang dianggap mampu mengendalikan etika profesi ASN, berorientasi kepada pembinaan profesi, menjadi wadah peningkatan kompetensi, bersifat non politis atau bersifat netral.

STUDI PERSPEKTIF WASANA PRAJA ANGKATAN XIX PRODI S1 MSDM KE KEMENPAN

AB0D9B682FDFC6C2

Sebanyak 32 orang Wasana Praja Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Program S1 melakukan kunjungan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka studi perspektif mengubah wawasan dan meningkatan kualitas keilmuan untuk menjawab tantangan pekerjaan yang semakin meningkat bagi wasana praja, Kemenpan, Senin (4/6/2012) pagi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan dalam rangka mengkaji lebih lanjut Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Prodi Manajemen Sumber Daya Aparatur Program S1 di kampus Cilandak. Hal ini merupakan sarana langsung bagi wasana praja prodi MSDM untuk memahami lebih lanjut dan menggali informasi lebih tentang rancangan undang-undang yang pada saat ini sedang diformulasikan di Kemenpan dan DPR dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam hal ini Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil menuju reformasi birokrasi di pemerintahan.

Kegiatan positif ini diharapkan akan terus berlanjut dalam rangka meningkatan kualitas keilmuan sekaligus membuka cakrawala berfikir Wasana Praja menanggapi dan menghadapi tantangan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ketika sudah bertugas di lapangan.

Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar, diawali dengan sambutan dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara Dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi MSDM Bapak Drs.Irawan, SE, MM yang dilanjutkan dengan penyampaian materi. Setelah penyampaian materi ini selesai acara selanjutnya adalah acara tanya jawab yang dilakukan antara praja dan pemateri yang kemudian terdapat transppormasi informasi dan beberapa pembahasan hangat seputar ASN dan reformasi birokrasi di Indonesia. Acara di tutup dengan penyerahan cinderamata dari pihak IPDN kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan foto bersama dengan pejabat Deputi dan Kepala Bidang Standar Jabatan SDM Aparatur. Setelah acara ini selesai kemudian praja IPDN melanjutkan kegiatan kembali ke kampus.

Materi yang disampaikan dalam kesempatan ini sangat menarik dan bersifat kekinian. Hal ini berupa Konsep manajemen strategi SDM merupakan pendekatan RUU ASN yang dilakukan untuk pengembangan potensi human capital, bukan pendekatan administrasi kepegawaian. Rencana perubahan Undang-Undang No.43 tahun 1999 menjadi undang-undang baru yang membahas tentang ASN pada dasarnya adalah karena undang-undang yang lama dianggap sudah kurang bisa menjawab tantangan global tentang PNS di masa sekarang.

Beberapa hal dasar lain yang menarik dalam pembahasan ini adalah seputar pokok-pokok materi atau isu pokok dari RUU tentang Aparatur Sipil Negara adalah tentang jenis pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Aparatur Sipil negara, pengadaan dan seleksi calon pegawai ASN, pengangkatan dalam jabatan, netralisasi pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat yang berwenang, fungsi ASN sebagai perekat NKRI, pembentukan dan kewenangan komisi ASN, penyelesaian sengketa, sanksi pidana, batasan usia pensiun dan beberapa tenatang aturan peralihan.
WordPress theme: Kippis 1.11