Studi Perspektif Prodi S1 M.SDM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

kemenpan

 

(Jakarta, 25 November 2013) Enam Puluh Lima (65) orang Praja Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia yang terdiri atas satuan Wasana Praja dan Nindya Praja melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Studi perspektif ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatan kualitas keilmuan dengan harapan untuk ke depannya dapat menjawab berbagai pertanyaan dan tantangan karena mampu secara aplikatif menuangkan teori dan ilmu terapan secara nyata di lapangan.

Setelah menyelesaikan administrasi kunjungan, para pendamping dan Praja dipersilakan untuk menempati Ruang Rapat Sriwijaya di lantai dua dengan suasana dan fasilitas yang representatif. Tepat pukul 10.00 WIB, acara dibuka oleh Ibu Faria Ruhana, SP, MP sebagai Ketua Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia dengan terlebih dahulu memperkenalkan secara singkat mengenai IPDN Kampus Cilandak dilanjutkan dengan menyatakan maksud dan tujuan kedatangan ke Kemenpan dan RB, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Ir. Heriyana Sutrisna yang merupakan Mantan Deputi Akuntabilitas & Pengawasan turut memberikan sepatah dua patah kata.

Kegiatan studi perspektif ini kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Tasdik Kinanto yang merupakan Sekretaris Kemenpan dan RB dengan tema “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan (Strategi dan Program Percepatan Reformasi Birokrasi)” dilanjutkan sesi tanya jawab, dengan demikian waktu yang bergulir lebih kurang selama 3 jam.

Dalam sesi materi dan tanya jawab, Menteri Kemenpan dan RB, Bapak Azwar Abu Bakar tidak turut serta karena terdapat urusan penting lainnya. Usai pemberian materi, Bapak Sekmenpan dan RB mempersilahkan kepada praja yang hendak bertanya maupun yang akan memberikan kritik dan komentar terhadap meteri yang telah disampaikan. Diperkenankan 4 (empat) orang perwakilan praja dengan rincian 2 (dua) orang dari Wasana Praja dan 2 (dua) orang dari Nindya Praja. Pertanyaan praja sebagian besar berkenaan dengan permasalahan pokok seperti Remunerasi Tunjangan Kinerja, Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Sistem Penilaian Pegawai, Otonomi daerah dan Pemilihan Kepala Daerah.

Setelah selesai sesi tanya jawab, acara dilnjutkan dengan penyerahan cinderamata. Bapak Ir. Heriyana Sutrisna dari pihak IPDN menyerahkan plakat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang diterima Sekretaris Kemenpan RB yaitu oleh Bapak Tasdik Kinanto. Kemudian dilanjutkan foto bersama para pendamping dan seluruh satuan Wasana dan Nindya Praja Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Sekretaris Kemenpan dan RB, Deputi Manajemen Sumber Daya Manusia, Mantan Deputi Akuntabilitas dan Pengawasan. Setelah seluruh rangkaian kegiatan acara ini selesai kemudian praja IPDN bertolak kembali ke kampus.

Beberapa ringkasan dari sambutan yang disampaikan oleh Bapak Tasdik Kinanto adalah berupa perkembangan Kementrian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sudah ada sejak 1969 yang telah melewati Pelita I dengan nama Kementerian Penertiban Aparatur Negara (Pasca G30SPKI perlu adanya penertiban karena kekacauan situasi politik dan banyak terjadi penyimpangan), Pelita III dengan nama Kementerian Koordintator dan Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara, sampai dengan sekarang yang menggunakan nama berupa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Oleh Komisi II ditambahkan Reformasi Birokrasi sebagai wujud dinamisasi organisasi sesuai dengan perkembangan zaman agar keuntungannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat).

Hal penting yang dapat diketahui dari hasil studi perspektif ini adalah bahwa reformasi mencangkup semua hal, yang paling utama ialah reformasi mindset dan cultureset karena hal tersebutlah akar dari permasalahan birokrasi saat ini. Terkait dengan Sekolah Kedinasan yang ada Setiap Sekolah Kedinasan Wajib Mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) termasuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Tanya jawab dan diskusi antara para Praja dengan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membahas lebih lanjut mengenai Renumerasi Tunjangan Kinerja, UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan RUU ASN, Sistem Penilaian dan Fenomena PNS di daerah berupa konsep yang benar mengenai SKP terhadap P2K dalam upaya perbaikan sistem penilaian tahun 2014 yaitu sebagai dasar penilaian dan pembinaan kerja PNS, kebijakan antara Menpan dan RB terkait pemilihan Kepala Daerah yang ada di daerah, pengaturan pengangkatan Sekda, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang sampai saat ini masih dipegang oleh Kepala Daerah, dan revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian hasil studi perspektif prodi S1 Manajemen Sumber Daya Aparatur ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, semoga kegiatan ini membawa dampak positid bagi wawasan dan pengetahuan praja serta menggiatkan nuansa akademik civitas akademika IPDN selaku lembaga tinggi kedinasan yang kita banggakan.

 

Studi Perspektif Praja Prodi M.SDM ke Komisi II DPR RI

DPR RI

(Jakarta, 19 November 2013) Enam Puluh Lima (65) orang Praja Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia yang terdiri atas satuan Wasana Praja dan Nindya Praja melakukan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka studi perspektif. Kunjungan ke DPR RI ini merupakan rangkaian kegiatan studi perspektif dalam rangka mengkaji dan menggali informasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang pada saat ini masih dibahas bersama oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang rencananya akan disahkan pada waktu dekat. Studi perspektif ini sangat penting bagi seluruh Praja Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia, mengingat tantangan dan kompetensi PNS ke depan semakin meningkat dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan.

Kegiatan Studi Perspektif ini diawali dengan kedatangan praja yang langsung diterima di ruang sidang Komisi II DPR RI oleh Bapak Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Acara dimulai dengan kata sambutan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI yakni Bapak Dr. Abdul Hakam Naja, M.Si. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ibu Dr. Hj. Faria Ruhana, SP, MP selaku Ketua Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Setelah acara penyampaian kata sambutan selesai acara dilanjutkan dengan mendengarkan penyampaian materi singkat terkait dengan Bidang Komisi II DPR RI secara umum, mitra kerja Komisi II DPR RI, serta Rancangan Undang-Undang yang sekarang sedang dalam proses oleh Komisi II DPR RI.

Setelah penyampaian materi ini selesai dilanjutkan dengan acara inti yaitu sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bapak Dr. Abdul Hakam Naja, M.Si. Acara tanya jawab disampaikan oleh delapan orang perwakilan praja, kemudian dijawab dan diulas tuntas oleh Bapak Dr. Abdul Hakam Naja, M.Si dan Bapak H. Tb. Soenmandjaja. Acara ditutup dengan penyerahan cinderamata dari pihak Komisi II DPR RI kepada IPDN, kemudian dari pihak IPDN kepada Komisi II DPR RI, dan foto bersama dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Materi menarik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Hakam Naja, M.Si adalah empat ruang lingkup bidang Komisi II DPR RI yaitu Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria. Selain itu, terdapat dua belas mitra Kerja Komisi II DPR RI, berupa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pertanahan Nasional RI ( BPN), Arsip Nasional RI (ANRI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU), Komisi Ombudsman Nasional dan Unit Kerja Presiden Pengelola Program dan Reformasi (UK-P3R).

Selain mengupas tentang bidang dan ruang lingkup komisi II, terdapat tiga rancangan Undang- Undang yang sedang diproses oleh Komisi II DPR RI, yaitu RUU Pemilihan Umum ( PEMILU), RUU Pertanahan dan RUU Aparatur Sipil Negara. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan mengatur dan mendesign ulang tentang pola pengrekrutan, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, pola pensiun hingga hal-hal lain yang mengatur pola karir ASN sesuai dengan tantangan global dan kebutuhan masa sekarang. Tujuan utama dirancangnya undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemerintahan berupa aparatur sipil negara adalah untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas utama pemerintah yaitu pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Studi perspektif praja prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia ini memberikan sebuah informasi penting kepada kita bahwa Komisi II DPR RI sangat menaruh komitmen yang tinggi dari terhadap eksistensi Sekolah Tinggi Kedinasan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri selaku mitra kerja Komisi II DPR RI.

Beberapa ringkasan penting diperoleh dari hasil diskusi dan tanya jawab praja adalah berupa informasi bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan situasi daerah yang masih belum mandiri merupakan salah satu poin penting yang dibahas dalam RUU Pemerintahan Daerah. Daerah otonomi baru perlu diberikan masa jeda atau masa senggang untuk mempersiapkan diri menjadi sebuah daerah otonomi kuat dengan landasan aturan berupa Peraturan Pemerintah. Setelah daerah otonomi baru dirasa sudah benar-benar mampu, maka Peraturan Pemerintah akan diubah menjadi aturan dalam bentuk Undang-Undang.

Pengaturan Daerah Otonomi simetris dan asimetris dapat kita temukan pada UUD Negara Repulik Indonesia Pasal 18B ayat(1) yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Pasal ini dijadikan sebagai landasan keberadaan suatu daerah otonomi yang asimetris. Negara mengakui dan membatasi adanya daerah khusus melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa daerah khusus hanya diberikan untuk provinsi Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan DI Yogjakarta. Pembatasan adanya daerah khusus ini merupakan sebuah jawaban atas kekhawatiran dari revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dapat menimbulkan potensi dan peluang terhadap daerah-daerah lain untuk menjadi daerah khusus.

Konsistensi Hukum di Indonesia yang termasuk didalamnya seluruh Undang- Undang telah diuji di Mahkamah Konstitusi dengan adanya yudisial review, sehingga tupoksi kementerian tidak akan tumpang tindih dan akan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Salah satu tupoksi Kementerian yang dibahas di RUU Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan seluruh PNS di Indonesia yang akan dijadikan sebagai PNS pusat secara keseluruhan yang diharapkan mampu menjadi perekat bangsa.

RUU Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menghasilkan suatu kebijakan yang lebih mendalam tentang pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota dimana pemilihan Gubernur akan dilakukan melaui pemilihan umum secara langsung, sedangkan pemilihan Bupati/ Walikota masih diperbincangkan dalam RUU.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah lebih menyeimbangkan antara otonomi provinsi dengan kabupaten/kota. Namun Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tetap akan menata kembali permasalahan otonomi provinsi dengan kabupaten/kota. Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akan sangat berkaitan dengan Revisi Undang- Undang Pertanahan, mengingat masih ditemukannya beberapa permasalahan ironis pada daerah tertentu. Beberapa Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan izin pertambangan sampai sepuluh jenis perijinan pada satu titik yang sama. Mengatasi permasalahan di atas, maka rancangan undang-undang pertanahan yang baru akan lebih berorientasi pada pemberlakuan izin pertambangan pada tingkat provinsi oleh gubernur dalam pengaturan investasi, tata ruang, dan anggaran di wilayah tersebut.

informasi penting lainnya adalah pelaksanaan E-KTP sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Sudah ada perkembangan dalam penyelesaian E-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan disinkronkan dengan jumlah DPT tahun 2014.

Demikian hasil studi perspektif prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia ke Komisi II DPR RI, semoga dapat membawa manfaat bagi praja dan civitas akademika IPDN tercinta.

 

Kelas MSDM S1 IPDN Latihan Mengelola Website

(Cilandak, 29 Januari 2013). Jika saat ini terutama disektor swasta telah banyak dikembangkan jenis pelayanan elektronic , seperti e-banking. Tuntutan ini sangat disadari oleh ketua program studi MSDM ibu Dr.Hj.Faria Ruhana, sehingga memandang sangatlah penting untuk memberikan pelatihan pengelolaan website sebagai salah satu langkah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan bagi praja IPDN Prodi S1 MSDM . (more…)

Wisuda Praja Program Strata 1 IPDN Tahun 2012

(Jatinangor, 5 September 2012) Pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 Institut Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan acara Wisuda Program Strata1 Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Fakultas Politik Pemerintahan  bertempat di kampus Jatinangor. Acara ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Para Pejabat dari Kementrian Dalam Negeri RI, Para Gubernur dari seluruh Indonesia beserta perwakilannya, Para Bupati beserta perwakilannya, Para Rektor Perguruan Tinggi di Lingkungan Jawa Barat, Civitas Akademika IPDN, orang tua Praja serta para wisudawan IPDN. (more…)

WordPress theme: Kippis 1.11